pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah January 2021 JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi 8(1):104-121 Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyatakan telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari 542 Pemda pada semester I/2022. Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 38 Pemda memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan tiga Pemda memperoleh PTN-BH Unpad dalam Laporan Posisi Keuangan periode yang berakhir per 30 September 2021 menyajikan saldo aset tetap senilai Rp 2.211.918.378.175,00 dengan nilai buku Rp 1.108.660.132.975,00. Hal ini sesuai dengan isi aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (selanjutnya disingkat Permendag Nomor 25 Tahun 2020). Tentunya Anda sudah memahami bahwa setiap perusahaan yang berdiri atau beroperasi di Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan. .

laporan keuangan daerah yang sudah diaudit